Kebijakan, Standar, dan Prosedur dalam Keamanan Informasi


Ilustrasi Standar Keamanan Data

Ilustrasi Standar Keamanan Data

Dalam dunia keamanan informasi, terdapat tiga elemen penting yang sering digunakan untuk memastikan sistem berjalan dengan aman, efisien, dan konsisten: kebijakan (policy), standar (standard), dan prosedur (procedure). Meskipun ketiganya sering digunakan secara bergantian dalam percakapan sehari-hari, sebenarnya masing-masing memiliki fungsi, karakteristik, dan tujuan yang berbeda. Memahami perbedaan di antara ketiganya sangat penting bagi organisasi agar tata kelola keamanan informasi dapat dijalankan secara terstruktur dan efektif.

Artikel ini akan menguraikan perbedaan mendasar antara kebijakan, standar, dan prosedur, disertai contoh yang relevan agar mudah dipahami dan diterapkan dalam lingkungan kerja.

 

Perbedaan antara Kebijakan, Standar, dan Prosedur

Memahami perbedaan antara kebijakan, standar, dan prosedur sangat penting agar pengelolaan keamanan informasi efektif, terstruktur, dan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi.

Perbedaan Kebijakan (Policy) Standar (Standard) Prosedur (Procedure)
Pengertian Dokumen tertulis yang berisi prinsip-prinsip dan aturan umum yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keamanan informasi di organisasi. Aturan atau kriteria teknis yang konkret yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kebijakan. Instruksi langkah-demi-langkah yang mendokumentasikan cara melakukan tugas atau proses tertentu dalam organisasi.
Tujuan Menetapkan visi, tujuan, dan komitmen organisasi dalam keamanan informasi. Memberikan persyaratan yang jelas dan konsisten untuk diikuti dalam lingkungan organisasi. Memastikan pelaksanaan standar dan kebijakan dilakukan secara konsisten dan benar.
Karakteristik Umum, konseptual, dan tidak terlalu teknis. Biasanya disetujui oleh manajemen puncak. Lebih detail dibanding kebijakan, fokus pada kinerja, kualitas, atau konfigurasi teknis. Sangat detail dan operasional, biasanya digunakan oleh staf teknis atau operasional.
Contoh Kebijakan keamanan informasi organisasi, kebijakan penggunaan perangkat mobile, kebijakan pengelolaan akses. Standar pengamanan password (misalnya panjang minimal dan kompleksitas password), standar enkripsi data. Prosedur penanganan insiden keamanan, prosedur backup data, prosedur onboarding pengguna baru.

 

Contoh Sederhana untuk Kebijakan, Standar, dan Prosedur pada Keamanan Informasi

Kebijakan Pengelolaan Akses Sistem Informasi

Organisasi mewajibkan pengelolaan akses ke sistem informasi dilakukan berdasarkan prinsip least privilege, dengan setiap pengguna diberikan hak akses minimum yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Semua akses harus melalui proses otorisasi dan harus dilaporkan serta diaudit secara berkala.

Standar Password

  • Panjang minimal password adalah 12 karakter.
  • Password harus mengandung kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.
  • Password harus diganti setiap 90 hari.
  • Penggunaan password yang sama dengan akun lain tidak diperbolehkan.
  • Akun akan dikunci setelah 5 kali salah input password berturut-turut.

Prosedur Pengelolaan Akses Pengguna Baru

  1. Pengajuan permintaan akses oleh atasan langsung kepada tim IT menggunakan formulir resmi.
  2. Tim IT melakukan verifikasi permintaan dan menentukan level akses sesuai jabatan dan kebutuhan.
  3. Tim IT membuat akun dan mengatur hak akses sesuai standar keamanan.
  4. Informasi username dan password sementara disampaikan ke pengguna melalui saluran aman.
  5. Pengguna wajib mengganti password saat pertama kali login.
  6. Semua proses didokumentasikan dan disimpan dalam sistem manajemen akses.
  7. Tim IT melakukan review akses setiap 6 bulan sekali untuk memastikan kesesuaian.

Memahami dan membedakan antara kebijakan, standar, dan prosedur bukan sekadar kebutuhan dokumentasi, melainkan fondasi penting untuk menciptakan budaya keamanan informasi yang kuat dalam organisasi. Ketiganya ibarat peta, rambu, dan petunjuk arah yang memandu setiap langkah dalam menjaga data dan sistem tetap aman.

Dengan menerapkannya secara konsisten dan tepat, organisasi tidak hanya melindungi aset digital, tetapi juga membangun kepercayaan dari pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Kini saatnya organisasi Anda memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki standar yang kuat dan prosedur yang dapat diandalkan!

Bagikan artikel ini

Komentar ()

Video Terkait